Gubernur Banten, Andra Soni, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terhadap kondisi Gunung Karang yang semakin gundul. Dalam Forum Renstra 2025-2029 Pemerintah Provinsi Banten yang digelar pada Selasa (22/4), Andra menyampaikan dengan tegas pentingnya tindakan cepat untuk menangani masalah kerusakan di gunung tersebut sebelum berpotensi menimbulkan bencana alam yang lebih besar. Ia menekankan bahwa kerusakan yang terjadi pada Gunung Karang bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga ancaman bagi keselamatan masyarakat di sekitarnya.

Andra juga menyinggung persoalan izin tambang yang ada di kawasan Gunung Karang. Meskipun izin untuk pertambangan tersebut tidak dikeluarkan oleh pemerintah daerah, ia menyadari betul bahwa dampak dari kerusakan yang ditimbulkan akan dirasakan langsung oleh masyarakat Banten. “Pertambangan itu izinnya bukan dari kita, tapi alam kita yang dirusak,” kata Andra dengan tegas, sambil menambahkan bahwa kerusakan alam ini dapat memicu terjadinya bencana seperti banjir bandang yang akan merugikan banyak pihak.

Gunung Karang, yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Banten, merupakan kawasan hutan lindung yang dikelola oleh Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten. Andra mengingatkan pentingnya kolaborasi antara semua pihak yang terlibat dalam menjaga kelestarian alam. Ia menekankan bahwa solusi terhadap masalah ini membutuhkan kerja sama dari berbagai lembaga pemerintah serta perangkat daerah. Andra mengajak seluruh pihak untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi dan bekerja sama, bahkan jika diperlukan untuk mengadakan percakapan yang lebih informal agar masalah ini bisa segera ditangani dengan efektif.

Dengan semangat kolaborasi dan komunikasi yang baik, Andra berharap berbagai pihak dapat segera menemukan solusi yang tepat agar kerusakan di Gunung Karang tidak semakin parah dan bencana alam dapat dihindari.