Pada 16 Desember 2024, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman secara resmi melaporkan peredaran pupuk palsu yang merugikan negara hingga mencapai Rp32 triliun kepada Jaksa Agung. Langkah ini dilakukan setelah terungkapnya praktik distribusi pupuk palsu yang beredar di pasar, merugikan para petani dan mempengaruhi sektor pertanian secara keseluruhan.

Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa laporan yang diajukan kepada Jaksa Agung mencakup temuan terkait distribusi pupuk palsu yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Pupuk-pupuk ini beredar di beberapa wilayah Indonesia dan memiliki dampak langsung terhadap hasil pertanian, yang berpotensi merusak lahan pertanian dan mengurangi produktivitas petani.

Menurut Mentan, kerugian yang ditimbulkan oleh peredaran pupuk palsu ini diperkirakan mencapai angka yang sangat besar, yaitu Rp32 triliun. Pupuk palsu yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, membuat hasil pertanian para petani menurun drastis. Hal ini tentunya berdampak pada kesejahteraan petani yang sangat bergantung pada penggunaan pupuk berkualitas.

Mentan menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang terlibat dalam peredaran pupuk palsu ini. Sebagai langkah awal, laporan ini telah diserahkan kepada Jaksa Agung agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan mengembalikan kerugian yang telah dialami petani.

Andi Amran Sulaiman juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi pupuk di Indonesia. Ia meminta agar aparat penegak hukum bekerja sama dengan instansi terkait untuk mencegah peredaran pupuk palsu di pasar. Pemerintah juga akan memperkuat regulasi untuk memastikan bahwa hanya pupuk yang berkualitas yang sampai ke tangan petani.

Kasus peredaran pupuk palsu ini tidak hanya merugikan sektor pertanian, tetapi juga mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Penurunan hasil pertanian yang diakibatkan oleh pupuk palsu berpotensi memperburuk ketahanan pangan di Indonesia. Oleh karena itu, penanganan kasus ini sangat penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan.

Mentan berharap agar dengan dilaporkannya kasus ini ke Jaksa Agung, pihak berwenang dapat segera melakukan investigasi dan menindak tegas para pelaku. Dengan demikian, diharapkan peredaran pupuk palsu dapat dihentikan dan para petani dapat kembali menggunakan pupuk yang berkualitas untuk meningkatkan hasil pertanian mereka.