Pada 16 Desember 2024, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, secara resmi mengajukan laporan kepada Jaksa Agung terkait peredaran pupuk palsu yang telah merugikan negara hingga mencapai Rp32 triliun. Tindakan ini diambil setelah terungkapnya praktik distribusi pupuk palsu yang meresahkan para petani dan berdampak buruk pada sektor pertanian secara keseluruhan.

Dalam laporan tersebut, Mentan mengungkapkan adanya distribusi pupuk palsu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pupuk-pupuk yang beredar di sejumlah daerah di Indonesia ini tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, sehingga berdampak negatif pada hasil pertanian. Tidak hanya merusak kualitas tanah, tetapi juga menurunkan produktivitas petani secara signifikan.

Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh peredaran pupuk palsu ini diperkirakan mencapai angka yang sangat besar, yaitu sekitar Rp32 triliun. Pupuk yang tidak sesuai dengan standar menyebabkan hasil pertanian petani menurun, yang tentunya berdampak pada kesejahteraan mereka. Petani yang selama ini bergantung pada pupuk berkualitas terpaksa menghadapi kerugian besar akibat distribusi pupuk palsu ini.

Mentan menegaskan komitmen pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang terlibat dalam praktik ilegal ini. Sebagai langkah awal, laporan yang diserahkan kepada Jaksa Agung diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang lebih mendalam. Pemerintah juga bertekad untuk memastikan bahwa para pelaku dapat dihukum sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan dan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh petani.

Selain itu, Mentan juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi pupuk di Indonesia. Ia meminta aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan lembaga terkait guna mencegah peredaran pupuk palsu yang dapat merugikan sektor pertanian. Pemerintah berencana untuk memperketat regulasi guna memastikan bahwa hanya pupuk berkualitas yang dapat sampai ke petani.

Peredaran pupuk palsu ini tidak hanya merugikan sektor pertanian, tetapi juga berpotensi memperburuk perekonomian negara, terutama dalam hal ketahanan pangan. Penurunan hasil pertanian akibat penggunaan pupuk palsu dapat menyebabkan kerawanan pangan yang lebih besar di Indonesia. Oleh karena itu, penanganan kasus ini menjadi sangat krusial guna mencegah dampak yang lebih luas di masa depan.

Mentan berharap agar dengan dilaporkannya masalah ini ke Jaksa Agung, pihak berwenang dapat segera melakukan investigasi dan menindak tegas para pelaku. Dengan demikian, diharapkan peredaran pupuk palsu dapat dihentikan dan para petani dapat kembali memperoleh pupuk yang sesuai standar untuk meningkatkan hasil pertanian mereka.