Polres Pelabuhan Tanjung Priok akan mengambil langkah tegas terhadap oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan pemerasan dengan meminta tunjangan hari raya (THR) kepada para pengusaha di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan akan diproses secara hukum sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia menegaskan bahwa praktik pemaksaan ini melanggar hukum dan tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, pihak kepolisian akan langsung mengambil langkah hukum terhadap para pelaku. Martuasah juga mengimbau para pengusaha untuk tidak memenuhi permintaan THR dari ormas yang menggunakan cara-cara intimidatif atau pemaksaan. Menurutnya, pemberian THR adalah hak karyawan yang diatur dalam ketentuan hukum, bukan kewajiban pengusaha kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

Lebih lanjut, ia meminta agar para pengusaha segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengalami pemerasan oleh oknum ormas. Laporan dapat dilakukan dengan menghubungi layanan kepolisian melalui nomor 110 atau langsung datang ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan lebih lanjut. Polisi juga akan meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah tersebut untuk mencegah terjadinya pemerasan serupa menjelang hari raya.

Dengan adanya tindakan tegas dari pihak kepolisian, diharapkan praktik pemerasan berkedok permintaan THR oleh oknum ormas dapat diberantas. Kepolisian mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, khususnya menjelang perayaan hari raya, agar para pengusaha dan pekerja dapat menjalankan aktivitas mereka dengan tenang tanpa tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.