Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal), Laksamana Muda TNI Samista, mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah anggota TNI Angkatan Laut yang terlibat dalam berbagai kasus kriminal. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers usai insiden penembakan yang melibatkan tiga oknum TNI AL di Jalan Tol Tangerang-Merak.
Laksamana Samista menegaskan bahwa institusinya tidak akan mentolerir tindakan kriminal apa pun yang dilakukan oleh anggotanya. Semua pelanggaran akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus, guna menjaga integritas dan reputasi TNI AL di mata masyarakat.
Salah satu insiden yang menarik perhatian publik adalah kasus penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, pemilik usaha rental mobil, yang terjadi pada 2 Januari 2025. Dalam peristiwa ini, tembakan yang dilepaskan oleh salah satu oknum TNI AL menyebabkan korban meninggal dunia, sementara satu orang lainnya mengalami luka-luka. Kejadian ini memicu respons cepat dari pihak TNI AL, yang langsung melakukan investigasi dan menetapkan tiga anggota tersebut sebagai tersangka. Kasus ini menunjukkan dampak serius dari tindakan tidak bertanggung jawab terhadap nama baik institusi.
Ketiga oknum yang terlibat saat ini telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Menurut Laksamana Samista, mereka akan menjalani masa penahanan selama 20 hari untuk kepentingan penyelidikan. Proses ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait peran masing-masing dalam insiden tersebut serta memastikan keadilan bagi korban. Langkah ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam penegakan hukum di lingkungan militer.
Dukungan terhadap sikap tegas TNI AL juga datang dari beberapa anggota DPR, yang menilai bahwa langkah tersebut merupakan tindakan yang tepat. Mereka menekankan bahwa semua pelanggaran hukum harus diproses tanpa pandang bulu agar citra institusi militer tetap terjaga. Harapan ini mencerminkan keinginan masyarakat agar TNI AL terus bertindak secara profesional dan transparan.
Pengakuan Danpuspomal tentang maraknya pelanggaran hukum di internal TNI AL menjadi tantangan besar yang harus dihadapi institusi tersebut. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, seperti meningkatkan pengawasan internal serta memperkuat pembinaan mental dan moral para prajurit. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan militer.
Melalui pengakuan ini, tahun 2025 diharapkan menjadi awal perubahan bagi TNI AL untuk memperbaiki diri dan meningkatkan integritas seluruh anggotanya. Semua pihak diimbau untuk mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan, sekaligus menjaga nama baik institusi militer. Penanganan yang tepat terhadap kasus-kasus kriminal ini akan menjadi penentu utama kepercayaan masyarakat terhadap TNI AL di masa mendatang.
