JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memulai pembangunan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) di empat lokasi penting di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pusdalops ini akan ditempatkan di BPBD Provinsi NTB, BPBD Kota Mataram, BPBD Kabupaten Lombok Tengah, dan BPBD Kabupaten Lombok Utara.
Letjen TNI Suharyanto, Kepala BNPB, mengungkapkan bahwa Pusdalops akan menjadi pusat kendali yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat operasional dalam penanggulangan bencana, tetapi juga sebagai pusat koordinasi berbasis teknologi, data, dan informasi yang terintegrasi.
Suharyanto menekankan pentingnya fase pencegahan dalam penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak dan risiko yang mungkin timbul sebelum bencana terjadi.
Pembangunan pusat kendali ini adalah bagian dari Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia (IDRIP), hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan Indonesia dalam menghadapi potensi risiko bencana tsunami, dengan kerjasama dari BNPB dan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika).
“Konsep utama adalah peringatan dini bencana, terutama tsunami. BMKG memasang alat peringatan dini untuk mendeteksi gempa bumi dan tsunami, kemudian BNPB akan menyampaikan peringatan tersebut kepada masyarakat melalui berbagai media seperti sirine, rambu evakuasi, tempat evakuasi, dan pembentukan Desa Tangguh Bencana,” jelas Suharyanto dalam pernyataan resminya, Sabtu (7/12/2024).
Suharyanto menambahkan bahwa pusat pengendalian operasi sangat diperlukan untuk mengkoordinasikan semua langkah dalam penanggulangan bencana.
Pusdalops BPBD akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk sistem penerimaan informasi ancaman bencana dari BMKG dan pihak terkait, serta sarana dan prasarana untuk koordinasi posko yang siap diaktifkan saat terjadi bencana.
Proyek ini didanai oleh pinjaman dari Bank Dunia dan direncanakan selesai dalam 150 hari.
“Proyek ini nantinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah, jadi saya meminta Kalaksa BPBD untuk melaksanakan proyek ini dengan maksimal, memenuhi jadwal tanpa penundaan, dan memastikan kualitas sesuai dengan standar yang diharapkan,” tegas Suharyanto.
Provinsi Nusa Tenggara Barat dipilih sebagai salah satu lokasi program IDRIP bersama dengan 16 provinsi lainnya. Wilayah ini kaya akan potensi ekonomi dan destinasi wisata baik di pegunungan maupun laut, namun juga memiliki risiko bencana alam yang tinggi.
Berdasarkan dokumen Indeks Kajian Risiko Indonesia edisi Januari 2023, Provinsi NTB dilewati oleh beberapa patahan aktif seperti Flores Back Arc Thrust, Lombok Strait Strike-slip Fault, Teluk Panas Fault, dan Sape Strike-slip Fault.
Pada tahun 2021, gempa berkekuatan 7,5 SR mengguncang Larantuka, yang berpotensi menimbulkan tsunami di NTB. Dalam sepuluh tahun terakhir, wilayah NTB telah mengalami 562 kejadian bencana, dengan banjir dan gempa bumi sebagai bencana utama yang menyebabkan dampak signifikan.