Kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak di bawah umur yang melibatkan Nikita Mirzani kini resmi dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Pihak kepolisian berencana memeriksa kembali Vadel Badjideh sebagai terlapor dalam kasus ini.
“Kami akan memeriksa terlapor terlebih dahulu sebagai saksi,” jelas Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, pada Jumat (25/10/2024).
Proses penyidikan ini juga akan melibatkan sejumlah saksi lainnya. Menurut Ade Ary, status perkara meningkat setelah penyidik menemukan indikasi tindak pidana melalui proses gelar perkara.
“Karena proses penyidikan ini berbasis ilmiah, kami melibatkan berbagai keahlian. Begitu juga terlapor akan kami ambil keterangannya. Setelah informasi terkumpul, gelar perkara dilakukan dan kami menemukan indikasi adanya tindak pidana,” ungkapnya.
Ade Ary menambahkan bahwa tahap penyidikan bertujuan untuk mengidentifikasi siapa tersangka utama dalam kasus ini, dan menegaskan komitmen kepolisian untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas.
“Penyidikan adalah serangkaian proses yang dilakukan penyidik untuk memperjelas peristiwa dan menentukan tersangka yang terlibat,” jelasnya lebih lanjut.
Laporan yang diajukan Nikita terdaftar dengan nomor LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Dalam laporannya, Nikita menuduh Vadel Badjideh telah melanggar UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76d UU 35/2014, Pasal 77A juncto Pasal 45A, serta beberapa pasal lainnya di KUHP dan UU Kesehatan.
Menurut keterangan Ade Ary, laporan itu mencakup dugaan bahwa putri Nikita, yang menjadi korban, telah mengalami pemaksaan untuk melakukan aborsi sebanyak dua kali, berdasarkan bukti foto yang diterima.
“Laporan ini berawal dari temuan foto korban dalam kondisi hamil. Korban diduga dipaksa melakukan aborsi atas suruhan terlapor,” jelasnya.
Merasa dirugikan oleh kejadian tersebut, Nikita melaporkannya ke Polres Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, Vadel Badjideh juga telah menjalani pemeriksaan pada Jumat (4/10) terkait dugaan pelanggaran UU Kesehatan dan UU Perlindungan Anak.